Duh, dengar kalimat itu, rasanya kok kayak lagi tawar-menawar harga di pasar, ya? Ini kan tuntutan rakyat, bukan barang dagangan yang bisa ditawar. Dari hasil polling cepat di media sosial, 7 dari 10 netizen merasa tanggapan ini kurang memuaskan.
"Jadi selama ini yang nggak masuk akal itu tuntutan kita, atau cara pikir pemerintah, ya?" celetuk Rio, mahasiswa yang ikut demo, sambil geleng-geleng kepala.
Dari "Mata Rantai Masuk Akal" Hingga "Perundingan"
Pak Prabowo mengatakan, ada tuntutan yang ia pandang "mata rantai masuk akal," seperti masalah bahan pokok. Tapi, ada juga yang perlu perundingan. Ini ibaratnya kita ke dokter, udah jelas sakitnya apa, eh dokternya bilang: "Oh ini sebagian sakitnya masuk akal, sebagian lagi perlu kita diskusikan dulu."
Padahal, yang sakit kan kita, dan kita maunya sembuh total.
Tuntutan rakyat itu bukan menu buffet yang bisa dipilah-pilih mana yang enak dan mana yang kurang. Semua masalah itu saling berkaitan.
Kalau masalah bahan pokok "masuk akal," berarti masalah korupsi yang juga dituntut itu "tidak masuk akal" atau "perlu perundingan" dulu? Ini menunjukkan pemerintah masih belum punya peta jalan yang jelas untuk menyelesaikan semua masalah rakyat.
Apa memang sengaja dibuat ribet biar bisa tarik ulur dan tawar-menawar terus?
Kapan Rakyat Benar-benar Didengarkan, Bukan "Dipilah-pilah"?
Tanggapan seperti ini justru menimbulkan pertanyaan baru. Kalau "sebagian perlu perundingan," artinya tuntutan itu tidak mendesak atau kurang penting di mata pemerintah? Atau ada agenda lain di balik "perundingan" itu?
Sampai kapan rakyat harus terus-menerus berteriak, berdemo, dan berjuang agar tuntutannya dianggap "masuk akal" oleh para penguasa? Apakah hanya dengan cara "perundingan" maka masalah rakyat bisa diselesaikan, atau justru perundingan itu hanya akan menunda-nunda masalah tanpa ada penyelesaian yang konkret?